2 keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan mediasi

Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik. Pasal 8 menjelaskan tentang hak para pihak dalam memilih mediator.

Apabila mediasi mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai. Perkara wajib ditempuh Mediasi menurut Pasal 4 ayat 1 Perma no. Advokat atau akademisi hukum; c. Dalam waktu paling lama 5 lima hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrasi, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis. Namun, berdasarkan Pasal sampai dengan Pasal suatu perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dengan alasan bahwa: Pada dasarnya hakim berhak untuk melakukan mediasi pada setiap tahap persidangan, dalam hal dalam pemeriksaan perkara pihak mengajukan mediasi, maka mediasi tersebut harus telah selesai dilaksanakan paling lama 14 empat belas hari sejak para pihak mengajukan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara.

Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan pengajuan gugatan disertai dengan dokumen-dokumen terkait.

Namun, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal jis Pasal dan Pasal KUHPerdata, suatu akta otentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya, memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya terhadap para pihak berserta ahli waris-ahli warisnya.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK

Perdamaian; Gugatan ditolak dan Gugatan dikabulkan. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

Pada hari sidang yang ditentukan kesepakatan tersebut disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila dalam 5 hari kerja para pihak tidak sepakat untuk memilih mediator, maka mediator dipilih oleh Ketua Majelis.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan win win solution dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari kalah menang Karena itu, dalam suatu mediasi mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

Bahwa Pasal ayat 1 dan 2 hanya mensyaratkan bahwa suatu perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang dikutip sebagai berikut: Pada Pasal 3 dijelaskan tentang biaya pemanggilan para pihak yang dibebankan kepada pihak penggugat, dan jika berhasil mencapai kesepakatan biaya ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak.

Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Atas persetujuan kedua belah pihak mediator dapat mengundang saksi ahli, namun demikian para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat penilaian ahli tersebut Pasal 16 Perma Mediasi.

Peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri adalah bentuk campur tangan demikian besar dari lembaga peradilan umum terhadap penyelesaian sengketa melalui BPSK.

Pasal 2 ayat 3 Perma Mediasi. Advokat atau akademisi hukum; c. Kemudian majelis hakim menunjuk hakim bersertifikat pada pengadilan tersebut yang bukan pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Diolah dari materi perkuliahan Hukum Acara Perdata Posted by. Dalam waktu 14 empat belas hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK.

Apabila mediasi tidak berhasil maka pokok perkara dilanjutkan ke majelis hakim dan majelis hakim menyatakan dalam pertimbangan putusan perkara bahwa sudah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersagkutan.

Kendala Kelembagaan. Konsolidasi Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Kusar Abidin Nim:May 06,  · Apabila penyelesaian sengketa konsumen dilakukan di luar peradilan menurut Pasal 52 UUPK adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan cara melalui mediasi, arbitrase,dan justgohostelbraga.comn yang sudah diajukan ke BPSK harus ditindaklanjuti oleh BPSK, dan BPSK wajib memberikan putusan.

Mediasi menurut Perma RI No. 2 Tahun tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan untuk (1) mengurangi masalah adanya penumpukan perkara di Pengadilan, (2) merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih murah, cepat dan biaya ringan, (3) memaksimalkan fungsi lembaga.

Sep 16,  · Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan.

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Author: Kausar Abidin.

Jul 20,  · Untuk perkara yang dilesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, hubungan industrial, keberatan atas keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha dikecualikan dalam Perma Mediasi ini.

selain perkara diatas yang didaftarkan di pengadilan negeri harus dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Ø Jenis perkara yang dimediasi: Semua perkara kecuali yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2 keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan mediasi
Rated 5/5 based on 27 review